PENEGAKAN HUKUM KAWASAN HUTAN: IZIN PBPH PT RAPP DICABUT, PENGUASAAN KEMBALI OLEH NEGARA

PROVINSI RIAU, 20 November 2026 — Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan penegakan hukum serta tata kelola hutan. Kegiatan ini melibatkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang berada pada area 42 hektare. PT RAPP merupakan entitas dalam grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Proses penertiban melibatkan kerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hadir pula Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, serta jajaran dari Kementerian Kehutanan dan Bareskrim Polri, menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum ini.

Keputusan untuk mencabut PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2026. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi serta penemuan yang dilakukan oleh Satgas PKH yang mengungkapkan berbagai pelanggaran, di antaranya adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, serta indikasi adanya pembukaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pada kesempatan yang sama, Satgas PKH juga mengambil tindakan terhadap PT GSL dengan menyerahkan kembali areal seluas 42 hektare yang mencakup PKS dan kebun kelapa sawit. Penemuan ini menyatakan bahwa PKS milik PT GSL terindikasi melakukan proses pengolahan hasil perkebunan sawit dari lahan yang berada dalam kawasan tanpa izin. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menghentikan praktik yang merusak lingkungan dan mengembalikan penguasaan aset tersebut kepada negara untuk pemulihan ekosistem dan pemeliharaan fungsi hutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *